Catatan pendampingan (live in) Desa Hunuth dan Negeri Rutong
Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif atau Program INKLUSI adalah Program yang didukung oleh Pemerintah Australia, dan diasistensi oleh Bappenas, diupayakan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, yaitu tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan, lebih banyak kelompok marjinal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.
Program INKLUSI melanjutkan dukungan Pemerintah Australia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, yang melanjutkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil. Di dalamnya termasuk pengalaman dan pembelajaran dalam pembangunan berbasis masyarakat, program masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program pembangunan inklusif. Program INKLUSI juga disinkronkan dengan RPJMN dan RPJMD di wilayah program, serta melanjutkan program pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan gerakan sosial di Indonesia, termasuk gerakan perempuan untuk memajukan kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).
Pengorganisasian masyarakat hal ini menjadi penting dalam melengkapi Tim Program Inklusi di masing -masing Mitra Program Inklusi sehingga Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Insist Jogjakarta melakukan sekolah kader penggerak bagi pengelola program Inklusi mitra BaKTI yaitu PO dan AP pada wilayah mitra, setelah mengikuti sekolah kader pengerak maka, RTL dari kegiatan ini adalah Kegiatan Live In di Desa/Negeri wilayah dampingan mitra Program INKLUSI Live in merupakan suatu kegiatan dalam bentuk tinggal dan hidup bersama masyarakat yang akan dilakukan selama tiga hari. Tujuan diadakannya live in adalah Tim Program Inklusi dapat melakukan pemetaan sosial. Isu dan budaya kehidupan masyarakat di Desa/Negeri yang menjadi target program Inklusi di Kota Ambon.
Ada 2 Desa/Negeri yang dipilih untuk menjadi dampingan yaitu Desa Hunuth untuk pangkalan data dan Negeri Rutong untuk pengembangan usaha dengan pemanfaatan hasil alam. Konsolidasi awal dengan Pemerintah Desa Hunuth dan Pemerintah Negeri Rutong, mendapatkan respon yang baik, dałam prosesnya juga dilakukan FGD (Focus Grup disscuscion) untuk mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan proses pendampingan pangkalan data dan pengembanga usaha dan sebagai tindak lanjut akan adanya pendampingan untuk untuk ke 2 Desa/Negeri tersebut.
Pangkalan data dan pengembangan usaha kedepan diharapkan bisa menjadi pintu masuk untuk pengorganisasian yang melahirkan pemberdayaan bagi kemajuan desa/negeri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.